| PASERKAB, 11-03-2008 00:00:00 WITA
SALAH satu persoalan cukup mendesak yang harus disikapi adalah pembenahan infrastruktur jalan menuju lokasi pemukiman penduduk, khususnya di lokasi eks pemukiman transmigrasi yang tersebar di sejumlah tempat dalam wilayah Kabupaten Paser.
"Sebagai salah satu tujuan transmigrasi di masa lalu, maka Kabupaten Paser sangat merasakan hal itu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar khususnya jalan, air bersih, listrik dan jembatan," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Paser, H Daeng Situtu.
Oleh karena itu menurut Daeng, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat hendaknya dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar tersebut, seperti memperbesar subsidi dan dana alokasi khusus (DAK) yang di khususkan bagi kebutuhan dasar tersebut.
Anggota Dewan dari PDK ini mengatakan secara jujur, bahwa pemerintahan saat ini cukup berhasil, tapi karena luasnya wilayah Kabupaten Paser yang mencapai sekitar 11,600 kilometer persegi, maka diperlukan kerja keras pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu.
"Kita bisa melihat kondisi saudara kita yang tinggal di eks Unit Pemukiman transmigrasi di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Kuaro, dan Pasir Belengkong, mereka sudah lama mendambakan jalanan yang di aspal agar sama dengan saudara mereka yang ada di kota," katanya.
Walaupun, tambahnya, sekarang telah dilakukan pembenahan dan peningkatan jalan melalui proyek multi years, namun rata-rata nasib proyek jalan tersebut semakin tidak jelas, sebab kondisi di lapangan banyak yang tampak adanya kegiatan.
"Seharusnya kontraktor harus berjalan terus tanpa memikirkan kapan jalan APBD cair. Tapi itu tidak terjadi. Sebenarnya yang perlu mendapat prioritas di Era Otonomi Daerah ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, jalan lingkungan, air bersih dan listrik," katanya.(KaltimPost,11032008)
Dikirim oleh : (administrator)
|