 |
| |
PUBLIKASI |
| Halaman ini dibaca : 2 Kali |
|
|
 | BBM Naik Ketiga Kali |
| PASERKAB, 24-05-2008 00:00:00 WITA
Mulai pukul 00.00 dini hari tadi, pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). Dalam harga baru itu, bensin naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Solar yang semula Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter. Sedangkan minyak tanah terkerek dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.
Kenaikan rata-rata 27,8 persen itu diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Kantor Menko Perekonomian pukul 22.30 Wita tadi malam. Hadir dalam pengumuman tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, dan Menhub Syafii Djamal.
Kenaikan itu adalah yang ketiga dilakukan pemerintah SBY. Pertama pada 1 Maret 2005, yang naik rata-rata 30 persen. Kedua pada 1 Oktober 2005, yang naik di atas 100 persen.
Kenaikan ketiga yang mulai berlaku tadi malam ditempuh SBY setelah harga minyak dunia terus melejit. Harga terakhir mencapai USD 132 per barel. Karena posisi Indonesia net impor, subsidi BBM pun ikut membengkak. Saat ini subsidi BBM di APBNP Rp 95 triliun, dengan bantalan Rp 9 triliun. Bila tak ada kenaikan, subsidi BBM akan membengkak menembus Rp 125 triliun.
Yang pasti, langkah pemerintah menaikkan BBM itu ditentang oleh sejumlah kalangan. Dalam pekan terakhir ini, hampir di semua kota muncul demonstrasi menolak kenaikan BBM. Bahkan di Jakarta, sempat menimbulkan bentrok antara polisi dan mahasiswa. Selain itu, sejumlah pakar seperti ekonom UGM Revrisond Baswir dan anggota DPR RI Dradjat H Wibowo menolak pilihan kenaikan BBM.
Untuk meredam gejolak masyarakat, Sabtu pagi ini, pukul 09.00, pemerintah langsung membuka keran pencairan dana BLT (bantuan langsung tunai).
"Mulai besok pagi (hari ini, Red) BLT bisa dibagikan di sepuluh kota di Indonesia," tambah Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Subsidi BLT itu akan diberikan kepada 19,1 juta RTS (rumah tangga sasaran). Setiap RTS per bulan akan mendapat Rp 100 ribu. Tahap awal diberikan tiga bulan sekaligus sebesar Rp 300 ribu. Menurut Menko Kesra, pada 15 Juni, diharapkan seluruh Indonesia sudah mendapat kartu BLT.
DIGANTI TUNAI
Subsidi dalam bentuk uang kontan itu juga akan diterapkan untuk kelompok yang berpendapatan kurang dari Rp 2 juta, namun bukan kelompok RTS (rumah tangga sasaran) atau keluarga miskin.
Kelompok warga berpendapatan kurang dari Rp 2 juta itu terdiri atas buruh, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. PNS yang masuk kualifikasi itu adalah mereka yang berada dalam strata golongan I dan II. Sedangkan di TNI-Polri adalah prajurit tamtama dan bintara.
Sebelumnya, kelompok berpenghasilan kurang dari Rp 2 juta akan diberi subsidi dalam bentuk beras murah. Mereka akan diberi jatah untuk membeli beras subsidi dengan harga sangat murah sebanyak 15 kg.
Menurut Deputi Menko Perekonomian Bayu Krisnamurti, pemerintah tak jadi memberikan subsidi dalam wujud beras murah. Namun, itu akan diberikan dalam bentuk tunai dengan besaran dan skema yang akan ditentukan kemudian. Bantuan tersebut akan dikaitkan dengan pendidikan anak.
Bayu juga meminta kelompok BLT RTS yang memperoleh jatah Rp 100 ribu per bulan diimbau tak memaksakan diri mencairkan uang pada hari pertama. Semua pemegang kartu bisa mencairkan jatahnya sewaktu-waktu dalam tiga bulan ke depan. Dia berharap, penerima BLT diminta menentukan waktu yang paling nyaman, untuk menghindari antrean dan situasi berdesak-desakan.
"BLT tahap pertama yang tiga bulan itu dapat diambil kapan saja di kantor pos selama tiga bulan. Masyarakat diimbau jangan berdesak-desakan pada hari pertama. Ini dijamin, sepanjang dia punya kartu, itu bisa diambil," kata Bayu Krisnamurthi di kantornya kemarin (23/5).
Sementara itu, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, program BLT untuk 19,1 juta RTS dipastikan tetap berjalan. Sebab, program tersebut merupakan langkah pemerintah mengembalikan uang dari pengurangan subsidi BBM kepada rakyat.
"Jadi, BLT harus jalan," tandasnya.
Menurut Purnomo, presiden telah menegaskan bahwa program BLT harus dijalankan, ditambah program-program pengentasan kemiskinan seperti beras miskin, kredit usaha rakyat, dan subsidi pupuk. Semua itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Departemen Keuangan (Depkeu) telah mencairkan dana Rp 4,1 triliun untuk penyaluran BLT tahap pertama. Dana itu mencakup sekira 13,6 juta RTS, dari total 19,1 juta.
Depkeu memang baru menyalurkan dana menurut kesiapan penyaluran kartu. Pada tahap pertama, tiap RTS mendapatkan Rp 300 ribu untuk tiga bulan. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk tahap pertama adalah Rp 5,7 triliun.
Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo mengatakan, pihaknya memang mengucurkan dana secara bertahap.
"Yang diminta memang baru segitu. Kita enggak mau duit itu nganggur enggak jelas. Jadi, bisa saja bertahap," kata Herry di kantornya kemarin (23/5).
Menurut Herry, dana tersebut sudah berada di kantor pos.
"Tentu, BRI sudah berkoordinasi dengan kantor pos. Sebab, kerja samanya dengan Depsos, BRI, dan kantor pos," kata Herry(KaltimPost,24052008)
Dikirim oleh : (administrator)
|
| BERITA LAINNYA :
|
|
|
 |
Berita Terbaru
Berita Populer
Tamu Online : 6
|
14-10-2009 -
(11 Hits)
(28 Hits)
(68 Hits)
