 |
| |
PUBLIKASI |
| Halaman ini dibaca : 2 Kali |
|
|
 | Persoalan Pembangunan Sangat Kompleks |
| PASERKAB, 12-07-2008 00:00:00 WITA
Kondisi pelaksanaan proyek di Paser yang menjadi sorotan bupati dan masyarakat akhir-akhir ini tidak bisa dipandang dari satu sisi (manajemen) yang menjadi tanggung jawab kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi berbagai sisi termasuk teknis yang menjadi tanggung jawab pejabat eselon III dan IV. Termasuk kesiapan masyarakat sendiri.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi II DPRD Paser HM Aksa Arsyad menyampaikan pandangan mengenai kondisi pembanguan yang sering jadi sorotan masyarakat.
?Coba lihat beberapa proyek monumental yang telah dianggarkan sejak tahun 2006, sampai sekarang belum bisa dikerjakan karena masih bermasalah dengan lokasi. Tuntutan ganti untung yang diminta masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi beban tersendiri oleh pemerintah, juga ada tumpang tindih kepemilikan lahan,? ungkap Aksa.
Belum lagi proyek yang berjalan tetapi mangkrak karena dananya tidak mencukupi karena under estimate. Bagaimana tidak, dalam pengajuan tender para kontraktor mengajukan penawaran di luar ratio dengan membuang 30-35 persen dari pagu anggaran. Belum lagi PPN 10 persen.
?Bisa dibayangkan bagaimana mutu dari pekerjaan yang dihasilkan. Wajar kalau banyak bangunan sekolah dan puskesmas pembantu belum ditempati, sudah retak,? katanya.
Menurut politisi dari PKS ini, banyak jalan yang dibangun dan ditingkatkan belum mencapai satu tahun sudah berlobang atau longsor. Satu contoh konkret proyek pembangunan depo arsip Paser yang dikerjakan oleh CV Cemerlang dan konsultan CV Idea.l Dibangun dengan dana APBD 2007 Rp 1,289 milliar rupiah sampai sekarang hanya nampak bekas galian di sana sini dan tidak ada tanda-tanda proyek ini sedang dikerjakan karena tidak ada kegiatan di lapangan. "Belum lagi beberapa proyek lainnya yang jauh dari jangkauan mata kita,? lanjutnya.
Aksa melihat bahwa kegagalan proyek di Paser terjadi karena banyak keterkaitan sehingga tidak adil kalau kita hanya menghakimi orang tertentu. Masalah ini perlu pemikiran secara bersama sehingga kesalahan serupa tidak akan terjadi lagi karena yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. (KaltimPost, 12072008)
Dikirim oleh : (administrator)
|
| BERITA LAINNYA :
|
|
|
 |
Berita Terbaru
Berita Populer
Tamu Online : 6
|