 |
| |
PUBLIKASI |
| Halaman ini dibaca : 2 Kali |
|
|
 | Korupsi Kaltim 10 Besar |
| PASERKAB, 12-09-2008 00:00:00 WITA
Kaltim masuk kelompok 10 besar untuk kasus-kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto pada acara penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan PT Pupuk Kaltim (PKT) Bontang, Kamis (11/9) kemarin.
"Dari 28 ribu kasus yang dilaporkan masyarakat, ada sekitar 5 ribu kasus bisa ditindaklanjuti KPK. Yang paling banyak dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara. Kaltim masuk di ranking ke 10 besar," kata Bibit.
Hanya saja, Bibit mengaku tidak hafal secara rinci kasus-kasus dari Kaltim. "Dari Bontang juga ada, tapi saya lupa rinciannya," tegasnya.
Bibit mengatakan, tak hanya instansi pemerintah yang banyak tersangkut kasus korupsi, tapi juga termasuk lembaga aparat penegak hukum seperti jaksa, kepolisian, dan lainnya.
"Yang belum ada diproses tinggal hakim agung. DPR sudah banyak (terlibat korupsi, Red.) bahkan tidak tertutup kemungkinan menteri," ujarnya.
Bagaimana dengan kasus penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di Kutai Kartanegara (Kukar)? Bibit lagi-lagi enggan merinci. Namun dijelaskan, KPK sementara ini fokus kepada tersangka Plt Bupati Kukar Samsuri Aspar dan anggota DPRD Kukar Setia Budi. "Jika ada tersangka lagi kemungkinan diserahkan kepada penegak hukum di daerah," tambahnya.
Menanggapi adanya usulan agar pelaku tindak pidana korupsi ditembak mati, menurut Bibit, bukan solusi terbaik. Ia mengambil contoh di beberapa negara yang sudah melakukan tembak mati bagi koruptor, ternyata tidak mampu membasmi korupsi.
"Yang terbaik adalah komitmen setiap pribadi untuk tidak melakukan korupsi. Andai saja semua berkomitmen mulai dari presiden hingga pemulung, maka sudah tidak perlu lagi ada KPK," tegasnya.
Beberapa instansi yang rawan terjadinya korupsi, menurut Bibit, antara lain, instansi keluar-masuknya uang negara seperti perusahaan BUMN, pajak, imigrasi, dan perizinan. Karena itu semua hal-hal yang dianggap rawan terjadinya korupsi harus diatur dengan baik. "Termasuk di dalamnya adalah sistem," ujar Bibit yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kaltim.
Dikatakan, KPK tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi perlu dukungan masyarakat dan semua pihak. Tanpa itu pekerjaan KPK tidak akan berhasil. "Paling minim mereka bisa membantu KPK untuk di lingkungan tempat tinggalnya tak terjadi korupsi. Kami menganut prinsip lebih baik mencegah daripada menangkap orang," paparnya.(KaltimPost,120908)
Dikirim oleh : (administrator)
|
| BERITA LAINNYA :  11-02-2012 - | Badan Urusan Logistik (Bulog) menggunakan data PPLS dan BPS sebagai acuan menyalurkanRaskin (Beras Miskin) 2012. Sementara untuk teknis penyalurannya, bulog tetap menggunakan...',300)" onMouseOut="toolTip()">Raskin Menumpuk di Gudang |
| 11-02-2012 - | Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berbenah untuk bisa menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Kapolres Paser AKBP Ismahjuddin Sik, Msi di depan ratusan...',300)" onMouseOut="toolTip()">Polri Harus Anti Kekerasan |
| 11-02-2012 - | Bagi warga Tana Paser yang ingin ikut Jalan Sehat Ceria (JSC) Kaltim Post, Minggu (19/2) nanti, sepertinya harus cepat-cepat jika tak ingin kehabisan tiket. Pasalnya,...',300)" onMouseOut="toolTip()">Aksi Borong Tiket Makin Gencar |
| 11-02-2012 - | PT Asuransi Kesehatan (Askes) baru-baru ini melaksanakan sosialisasi penyegaran kembali pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan rawat jalan,rawat inap, dan rawat...',300)" onMouseOut="toolTip()">Askes Gelar Sosialisasi Pelayanan Kesehatan |
| 11-02-2012 - | Sungguh beruntung para kepala sekolah di Kecamatan Kuaro dan Batu Sopang. Mereka untuk keduakalinya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan manajemen sekolah yang digelar...',300)" onMouseOut="toolTip()">31 Kepsek Belajar Sistem Manajemen Sekolah |
|
|
|
 |
Berita Terbaru
Berita Populer
Tamu Online : 7
|
(14 Hits)
(29 Hits)
(70 Hits)
