PUBLIKASI 
 | Pembangunan Desa Belum Maksimal |
|
PASERKAB, 19-12-2008 00:00:00 WITA Keinginan Bupati Paser mempercepat pembangunan pedesaan di Paser dan direspon positif semua pihak termasuk DPRD menghadapi persoalan pada implementasi lapangan. Hal ini dapat dilihat pada rendahnya daya serap anggaran tiap tahun. Demikian diungkapkan HM Aksa Arsyad anggota Komisi II bidang Ekonomi dan Pembangunan DPRD Paser, sekaligus ketua Panitia Khusus (Pansus) APBD 2008. ?Sebagai contoh, untuk tahun 2007 sekitar Rp310 miliar harus kembali ke kas daerah dan sebanyak 32 paket proyek fisik tidak bisa dikerjakan sama sekali. Kemudian tahun 2008, sampai Oktober, dana yang terserap belum melewati 60 persen. Itu pun hanya biaya rutin. Artinya, masih ada dana sekitar 40 persen lebih atau sekitar Rp500 milliar yang belum terserap,? ungkap Aksa. Dengan sisa waktu yang tinggal dua bulan, katanya, sangat tidak logis realisasi proyek-proyek bisa melewati 70 persen. Nasib pembangunan 2008 diperkirakannya tidak jauh berbeda dari tahun 2007. "Akibat kejadian ini masyarakat pesimistis terhadap keinginan Bupati membangun pedesaan, sebab keinginan tersebut tidak mampu diterjemahkan SKPD bersangkutan," lanjutnya. Keluhan masyarakat terhadap minimnya pembangunan di desa terungkap ketika Aksa melakukan reses awal Desember 2008. Masyarakat kecamatan Muara Komam, misalnya, mengeluhkan rusaknya jalan Ibukota Kecamatan (IKK) dan pembangunan pasar yang tak kunjung selesai. "Padahal dana peningkatan IKK Muara Komam telah dianggarkan sejak 2007. Karena gagal tender maka dianggarkan lagi tahun 2008. Namun sampai pertengahan Desember 2008 belum juga dikerjakan," tambahnya. "Demikian pula dengan penyelesaian pembangunan pasar juga telah dianggarkan. Hanya saja karena kontraktor pelaksana tidak mampu, pekerjaan itu berhenti di tengah jalan," imbuhnya. Keluhan yang sama juga disampaikan masyarakat Batu Kajang dan Kuaro. Jalan IKK dan jalan menuju desa sekitar IKK di wilayah ini sudah dikerjakan separuhnya pada 2007, namun tidak dilanjutkan pada 2008. "Yang menjadi masalah adalah, mampukah Pemkab Paser mengakomodir keinginan masyarakat pada anggaran 2009? Alokasi dana buat proyek multiyears untuk rumah sakit, kantor, hotel, jembatan dan jalan mencapai Rp350 miliar mutlak harus dianggaran. Belum lagi dana pendidikan yang mencapai Rp200 miliar lebih, serta gaji PNS yang ratusan miliar," katanya. Kondisi ini akan diperparah dengan kemungkinan molornya penetapan APBD 2009 yang bisa mengakibatkan terjadinya penalti terhadap dana perimbangan dari pusat. Menurut Aksa, kemungkinan ini sangat bisa terjadi karena sampai minggu kedua Desember 2008 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2009 belum juga disampaikan ke DPRD untuk dikaji dan dibahas, sebagai kerangka penyusunan APBD 2009. "Kalau menengok perjalanan APBD 2006 dan 2007, KUA APBD disampaikan di bulan Januari, maka penetapan APBD dilakukan April tahun berjalan. Kalau ini terjadi, maka masyarakat akan semakin sulit karena perputaran ekonomi di Paser sangat tergantung pada APBD. mengingat daerah ini bukan daerah industri.(KaltimPost,15122008) Dikirim oleh : (administrator) |
BERITA LAINNYA :
28-07-2010 -
| CARI ARSIP BERITA : |
 |
 |
